BEM STT Cipasung ikut berpartisipasi dalam mengawal kasus korupsi kota/kabupaten tasikmalaya

BEM dari STTC, STIE, STAI, BSI, UPI,  Dede Hendarwan, Lilis, Mella, Andrian, dan Romi menghadiri undangan KMRT dalam rangka memperingati hari anti korupsi yang bertempat di STIE Cipasung

Singaparna – Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) menggelar Diskusi Publik dengan tema Mahasiswa dan Gerakan Anti Korupsi di Aula STIE Cipasung, Rabu (11/12).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan menghadirkan peserta diskusi dari perwakilan badan eksekutif mahasiswa kampus di kota/kabupaten Tasikmalaya.

Pemateri yang dihadirkan yakni Komisioner KPU Kota Bogor Dian Ashkabul Yamin SP, Peneliti ICW Wana Alamsyah dan Peneliti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe­me­rintahan (LAKIP) Ir H Taupik Rahman SH.

Foto bersama BEM kota/kabupaten dan KMRT setelah pelaksanaan diskusi selesai

Presiden Koalisi Masyarakat Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Ryan Nur Falah menjelaskan, tujuan diskusi ini dalam rangka silaturahmi antar lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus di kota/kabupaten Tasikmalaya. Kemudian konsolidasi gerakan anti korupsi, karena saat ini jelas hanya segelintir orang yang peduli terhadap gerakan anti korupsi.

“Tujuan besarnya, kita ingin menciptakan suatu komitmen. Di mana kita sepakat bersama-sama mendukung gerakan anti korupsi,” ujarnya, kemarin.

Kemudian, lanjut dia, KMRT bersama perwakilan BEM kampus kota/kabupaten Tasikmalaya berkomitmen mengawal kasus-kasus korupsi yang ada di kota/kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kasus pembebasan lahan di pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya.

“Kami menganggap ini ada suatu kejanggalan dalam proses pembebasan lahan. Langkah ke depan kami dalam mengawal kasus tersebut akan melakukan aksi menginap di tenda didepan kantor Kejaksaan Kota Tasik untuk memantau proses penyidikan dilakukan kejaksaan, yang diduga melibatkan oknum peradilan,” terang dia.

BEM kampus di kota/kabupaten Tasik akan terus mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tasikmalaya dan salah satunya kasus yang viral saat ini kasus pembebasan lahan Jalan Lingtar Kota Tasikmalaya.

“Caranya kami akan mengawal kebijakan di pemerintahan dan terus berkoordinasi dengan DPRD kota/kabupaten, cara persuasif, ya mahasiswa harus beraksi terdepan dalam gerakan anti korupsi. Harus kita lawan musuh nyata, karena dampaknya hancurnya negara, kita harus melawan koruptor,” tegas dia.

Peneliti LAKIP Ir H Taupik Rahman SH mengaku berterima kasih kepada BEM kota/kabupaten dan masyarakat yang akan bahu-membahu ikut menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Tasik. Salah satunya dalam pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya.

“Saya selaku kuasa hukum dari korban masyarakat pemilik lahan, saya sangat terdorong oleh kepedulian mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama membersihkan lembaga peradilan dari oknum-oknum yang harus diperbaiki, jadi kasus ini unik karena melibatkan “oknum birokrasi” dan “lembaga peradilan”. Lembaga nya harus kita selamatkan sebagai simbol negara, penyimpangannya harus kita kejar,” jelas dia.

Komisioner KPU Kota Bogor Dian Ashkabul Yamin SP mengatakan, berbicara gerakan anti korupsi itu lebih kepada bagaimana menjaga konsistensi gerakan tersebut.

“Karena, tantangan dalam melakukan gerakan anti korupsi cukup besar, tidak hanya mendapatkan tekanan secara psikologis saja, tetapi banyak juga tekanan secara langsung dirasakan,” ujarnya.

Dian memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa lebih kepada gerakan anti korupsi bukan hanya secara parsial saja, tetapi juga harus secara komprehensif, terus menerus dan berkelanjutan sampai kasusnya tuntas.

“Karena bagaimana pun juga pola kasus korupsi ini terus berkembang, jika satu kasus terungkap pelakunya akan menggunakan modus lain untuk bisa melakukan korupsi itu,” papar dia.

Dian berharap dalam penanganan gerakan anti korupsi di Tasikmalaya tidak hanya eksklusif oleh lembaga anti korupsi, tetapi juga secara masif oleh masyarakat.